Ringkasan Cepat:
- Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi kasus tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
- BSJ diduga tetap menambang setelah izinnya berakhir, bahkan disebut hingga 2025.
- Pemilik manfaat Arif Kurniawan masih berstatus saksi, dan kerugian negara belum selesai dihitung.
Jakarta, 12 November 2026 — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi tambang nikel dalam dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Kapuspenkum Anang Supriatna mengumumkannya pada Selasa (10/11/2026). BSJ diduga terus menambang nikel setelah izin usahanya berakhir.
Mengapa Penetapan PT Bumi Sentosa Jaya Penting?

Penetapan ini menjadi langkah pidana pertama dalam perkara tersebut. Sebelum itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyatakan pada 6 November bahwa belum ada pihak yang berstatus tersangka, menurut laporan Detik.
Anang mengatakan penyidik sudah memeriksa 38 saksi dan menggelar perkara sebelum menetapkan BSJ, seperti dikutip CNN Indonesia. Ia menegaskan status tersangka baru menyasar badan usaha. “Untuk saat ini baru korporasinya,” ujarnya, menurut Monitor Indonesia.
Kejagung menyangkakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor. Penyidik juga menyiapkan sangkaan subsider dan alternatif, sebagaimana dilaporkan Monitor Indonesia.
Kasus ini menambah daftar perkara sektor pertambangan yang ditangani penegak hukum tahun ini, termasuk kasus TPPU minerba di Surabaya yang menyeret korporasi sebagai tersangka.
Apa Dugaan Pelanggaran PT BSJ?

Menurut Kapuspenkum, BSJ menambang nikel meski masa izinnya berakhir pada 2014. Perusahaan itu disebut “tetap melakukan kegiatan penambangan”, dan Detik mencatat aktivitas tersebut berlangsung hingga 2025.
Saiful Bahri Siregar menyebut izin produksi BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015. Keduanya lalu dikenai status penghentian sementara (suspend) tiga kali. Menurutnya, izin seharusnya dihentikan dan dikembalikan kepada negara. Dua pejabat Kejagung itu menyebut tahun berakhirnya izin yang berbeda, yakni 2014 dan 2015.
Monitor Indonesia melaporkan sejumlah dugaan penyidik terhadap BSJ:
- Memanipulasi studi kelayakan, AMDAL, hasil eksplorasi, dan RKAB untuk memperoleh serta meningkatkan IUP di Konawe Utara.
- Menambang setelah izin berakhir lewat skema suspend yang diduga menyimpang.
- Menambang di kawasan hutan lindung.
- Memakai dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah berasal dari konsesi yang sah.
- Memberi uang kepada penyelenggara negara agar evaluasi dan verifikasi dokumen tidak berjalan semestinya.
Semua poin di atas masih berstatus dugaan. BSJ belum menjalani persidangan.
Siapa Arif Kurniawan dan Enam Perusahaan Terafiliasi?

Anang menyebut BSJ dikelola Arif Kurniawan, yang ia sebut sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang memperoleh keuntungan. Arif sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Saiful menyatakan pada 6 November bahwa Arif berstatus saksi dan tidak diketahui berada di Indonesia. Data perlintasan, katanya, menunjukkan ia berada di luar negeri.
Menurut penjelasan Kejagung yang dikutip CNN Indonesia, ada enam perusahaan yang dikendalikan lewat holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI:
- PT BSJ, luas IUP 1.030 hektare
- PT KAA, luas IUP 1.036 hektare
- PT ANI, luas IUP 106 hektare
- PT AMI, luas IUP 1.000 hektare
- PT AMID, luas IUP 1.026 hektare
- PT HJ
Peran Arif sebagai pengendali, kata Saiful, bersumber dari keterangan 38 saksi. Arif belum diperiksa karena keberadaannya belum ditemukan di Indonesia.
Penggeledahan dan Barang Bukti

Penyidik bergerak dalam dua gelombang. Gelombang pertama dimulai Kamis (5/11/2026) di enam lokasi di Jakarta bersama tim digital forensik. Lokasinya mencakup sebuah rumah di Cilandak, kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR di Jalan Jenderal Sudirman.
Dari sana penyidik menyita uang tunai Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lain. Mereka juga mengamankan ponsel, laptop, dan CCTV, menurut keterangan Saiful kepada CNN Indonesia.
Gelombang kedua berlangsung Senin (9/11/2026) di Sulawesi Tenggara, termasuk kantor di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Penyidik menyita dokumen perizinan, RKAB, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan perangkat elektronik.
Kronologi Penanganan Perkara
| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 29 September 2025 | Surat perintah penyidikan perkara tata kelola nikel Sultra diterbitkan | Monitor Indonesia |
| 5 November 2026 | Penggeledahan di enam lokasi Jakarta dimulai | CNN Indonesia |
| 6 November 2026 | Kejagung menyebut Arif Kurniawan berstatus saksi dan berada di luar negeri; surat penetapan tersangka korporasi BSJ bertanggal sama | Detik, Monitor Indonesia |
| 9 November 2026 | Penggeledahan kantor perusahaan terafiliasi di Sultra | Monitor Indonesia |
| 10 November 2026 | Kapuspenkum mengumumkan BSJ sebagai tersangka korporasi | Detik, CNN Indonesia |
Apa Selanjutnya?
Penyidikan belum berhenti. Anang tidak menutup kemungkinan pihak lain dimintai pertanggungjawaban pidana ke depan. Monitor Indonesia melaporkan penyidik membuka peluang menyasar direksi dan komisaris BSJ.
Penyidik juga telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli. Nilainya belum diumumkan. Dugaan keterlibatan penyelenggara negara masih didalami, tanpa menyebut nama pejabat.
Di sisi industri, kasus ini muncul ketika nikel menjadi salah satu penopang pendapatan emiten tambang, seperti terlihat dalam ulasan kinerja emas dan nikel Antam di nowdots. Dampak langsung perkara ini terhadap pasar belum diumumkan pihak berwenang.
Pertanyaan Umum
Apa arti tersangka korporasi dalam kasus ini?
Artinya badan usaha, bukan hanya individu, diproses pidana. Kejagung memakai pasal korporasi dalam KUHP dan UU Tipikor terhadap PT BSJ.
Apakah Arif Kurniawan sudah menjadi tersangka?
Belum. Per pengumuman 10 November 2026, Kejagung menyatakan penetapan baru mencakup korporasi. Arif disebut sebagai pemilik manfaat dan masih berstatus saksi.
Berapa kerugian negara dalam kasus tambang nikel ini?
Angkanya belum diumumkan. Penyidik masih menunggu penghitungan dari ahli yang telah ditugaskan.
Artikel ini disusun Tim Redaksi Nowdots berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung yang dikutip Detik, CNN Indonesia, dan Monitor Indonesia. Data diverifikasi per 12 November 2026.
